ANDALAS NUSANTARA | BANDA ACEH
Selasa 30 September 2025 Aparat Penegak Hukum (APH) bersama Dinas Sosial Provinsi Aceh berkolaborasi dalam menertibkan penyakit masyarakat (pekat), khususnya praktik meminta-minta di persimpangan jalan serta keberadaan gelandangan yang semakin marak di sejumlah wilayah.
Sekretaris Dinas Sosial Aceh yang baru, Dr (c) Khaidir, SE., MM, menyatakan pihaknya akan lebih intens melakukan penanganan sosial dengan mengedepankan pendekatan persuasif.
“Fenomena pengemis dan gelandangan di persimpangan jalan bukan hanya soal ketertiban umum, tetapi juga menyangkut martabat kemanusiaan. Karena itu, Dinas Sosial bersama APH akan mengutamakan pembinaan, bukan sekadar penertiban,” ujar Khaidir, Senin (30/9/2025).
Khaidir menambahkan, pihaknya juga akan menyalurkan warga binaan ke rumah singgah maupun panti sosial agar tidak kembali ke jalan. “Kami ingin memberikan solusi jangka panjang,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Khaidir turut didampingi oleh rekan seangkatannya di Program Doktoral Ilmu Manajemen (DIM-14) Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh, yakni Dr (c) Akmal, SE., MM, Dr (c) Marzuki, SH., M.Si, dan Dr (c) Afrizal, SE., MM. Mereka sepakat bahwa penanganan pekat membutuhkan sinergi lintas sektor, termasuk akademisi dan masyarakat sipil.
“Masalah sosial ini tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu pihak. Dibutuhkan kolaborasi antara kepolisian, Satpol PP/WH, Dinas Sosial, serta dukungan masyarakat agar persoalan penyakit masyarakat dapat ditangani secara tuntas,” kata Akmal mewakili rekan-rekannya.
Turut hadir dalam kegiatan itu, Kabid Ops Satpol PP/WH Provinsi Aceh, Tarmizi atau lebih familier disapa Mizi, yang menegaskan pihaknya siap mendukung penuh program penertiban ini. “Satpol PP/WH bersama aparat terkait akan melakukan langkah humanis, menertibkan sekaligus memberikan pembinaan, agar ketertiban umum tetap terjaga,” ungkapnya.
Pemerintah Provinsi Aceh berharap langkah kolaboratif ini dapat mengurangi keresahan masyarakat sekaligus menciptakan kenyamanan di ruang publik.[]
