ANDALAS NUSANTARA | SIGLI
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Pidie dalam mengusulkan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Ketua DPRK Pidie, Anwar Sastra Putra, S.H., Selasa (14/10/2025), mengatakan, kebijakan tersebut merupakan upaya strategis dalam memberikan ruang legal bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas tambang rakyat.
Menurut Ketua DPRK Pidie, Anwar Sastra Putra, yang akrab disapa ASP, bahwa WPR akan menjadi solusi untuk menciptakan kegiatan pertambangan yang tertib, aman, dan ramah lingkungan serta dapat tertata dengan baik.
“DPRK mendukung penuh langkah Pemkab Pidie. Ini bentuk keberpihakan kepada masyarakat kecil yang selama ini bekerja di sektor tambang sehingga memberikan ruang legalitas dan kepastian hukum,” ujar ASP, Selasa (14/10/2025).
Pemerintah Kabupaten Pidie sebelumnya telah menyerahkan dokumen usulan WPR kepada Kementerian ESDM. Usulan tersebut mencakup sejumlah lokasi di beberapa kecamatan yang memiliki potensi bahan galian emas dan pasir rakyat.
Dengan Dukungan DPRK, tambahnya, proses penetapan WPR diharapkan dapat berjalan lancar, sehingga masyarakat Pidie segera memperoleh kepastian hukum dalam mengelola tambang secara berkelanjutan.
"DPR berharap agar Kementerian ESDM segera menetapkan WPR sesuai dengan usulan Bupati Pidie H. Sarjani Abdullah, beberapa waktu lalu," demikian ungkapan ASP.[As]
