ANDALAS NUSANTARA | BANDA ACEH
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala, Mukhlis Yunus, menilai perjalanan Banda Aceh dalam membangun kembali infrastruktur dua dekade pascatsunami menunjukkan kemajuan besar. Namun, kenaikan biaya pembangunan atau inflasi konstruksi mulai menjadi ancaman serius bagi kelanjutan investasi infrastruktur di daerah itu.
“Banda Aceh tidak lagi sekadar pulih, tetapi sudah mengalami transformasi struktural. Infrastruktur dasar, layanan publik, dan tata ruang kota berkembang jauh lebih baik dibandingkan masa awal pascabencana,” kata Mukhlis dalam program Beranda Astacita Inflasi dan Investasi di Radio Republik Indonesia Banda Aceh, Rabu, 11 Maret 2026.
Menurut Mukhlis, rekonstruksi pasca 2004 Indian Ocean tsunami tidak hanya memulihkan bangunan fisik, tetapi juga menghidupkan kembali fungsi kota, layanan publik, dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Ia menjelaskan, dari sudut pandang ekonomi, investasi infrastruktur yang paling berdampak bagi Banda Aceh saat ini berada pada tiga sektor utama: infrastruktur permukiman dan perkotaan, layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, serta konektivitas logistik.
“Yang paling menentukan bukan sekadar nilai proyeknya, tetapi efek gandanya bagi ekonomi kota. Infrastruktur yang memperlancar mobilitas orang, barang, dan layanan akan mendorong aktivitas ekonomi lebih luas,” ujarnya.
Data investasi menunjukkan tren positif. Realisasi investasi Banda Aceh pada 2024 tercatat sekitar Rp936,20 miliar. Nilai itu meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dan didorong sektor jasa, transportasi, pergudangan, serta telekomunikasi.
Meski begitu, Mukhlis mengingatkan munculnya tekanan inflasi konstruksi yang berpotensi menghambat pembangunan. Inflasi konstruksi adalah kenaikan biaya pembangunan secara keseluruhan, mulai dari harga material, biaya transportasi, upah tenaga kerja, hingga penggunaan alat berat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, inflasi kelompok bangunan atau konstruksi nasional pada Januari 2026 tercatat 2,90 persen secara tahunan. Angka itu lebih tinggi dibandingkan Januari 2025 yang hanya 0,87 persen.
“Kenaikan biaya ini bisa membuat proyek menjadi lebih mahal, bahkan berpotensi menunda investasi karena perhitungan kelayakan proyek berubah,” kata Mukhlis.
Ia menilai kenaikan biaya konstruksi di Aceh dipengaruhi kombinasi faktor global dan lokal. Selain harga material yang naik, persoalan logistik, distribusi material, dan efisiensi rantai pasok di daerah juga turut memperbesar tekanan biaya proyek.
Jika tren ini terus berlanjut, investor berpotensi bersikap lebih hati-hati, mulai dari menunda proyek hingga mengecilkan skala investasi.
Mukhlis menyarankan pemerintah daerah memperkuat perencanaan proyek sejak awal, memperbaiki efisiensi rantai pasok material, serta menciptakan kepastian proses investasi agar pembangunan tetap berjalan.
“Investor membutuhkan kepastian. Proses yang jelas, waktu yang pasti, dan birokrasi yang efisien akan membuat daerah tetap menarik meskipun biaya konstruksi meningkat,” ujarnya.
Ia menegaskan Banda Aceh telah melewati ujian yang jauh lebih berat pada masa bencana. Karena itu, tantangan inflasi konstruksi seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pembangunan agar lebih efisien, tangguh, dan berkelanjutan.[]
